Ketua Center for Indonesian Community Studies (CICS) Arukat Djaswadi menegaskan, tidak ada masalah dengan anak biologis anggota PKI. Sebab, mereka tidak bisa memilih lahir di rahim siapa. Islam juga tidak mengenal dosa keturunan. Jadi CICS setuju bahwa mereka sepenuhnya bersih, tidak ada kaitannya dengan peristiwa pemberontakan itu. Sehingga, tidak ada maksud CICS untuk mengasingkan mereka. Namun, yang Arukat CS lawan adalah anak ideologisnya.

“Mereka inilah yang berupaya membangkitkan kembali PKI melalui gerakan yang terstruktur dan sistematis. Anak ideologis ini jumlahnya tidak sedikit. Inilah yang kita hadapi. Seperti Ripka Tjiptaning, yang membuat buku ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’. Ripka-Ripka lainnya itu banyak. Di DPR ada, eksekutif ada,” ujarnya.

Keppres 17 Tahun 2022 memang menyebutkan tragedi 1965-1966 menjadi salah satu dari 12 peristiwa yang di dalamnya terdapat pelanggaran HAM berat. Namun, pemerintah tidak mengutarakan siapa pelakunya. Setelah itu, turun Inpres nomor 2 yang menyebutkan korban tragedi 1965-1966 mendapatkan restitusi.

“Pemerintah tidak jelas mengungkapkan siapa pelaku, siapa korban. Jadi kompensasinya diberikan ke siapa? Kan, orang Islam juga jadi korban. Tapi kami sendiri nggak pernah minta kompensasi. Nuntut pemerintah minta maaf, ya, nggak. Hanya PKI saja yang begitu. Tujuannya supaya PKI hidup lagi. Endingnya itu ingin rehabilitasi. Kalau sudah rehabilitasi itu berarti akan menghidupkan PKI,” katanya.

Restitusi sebenarnya sudah lama diberikan oleh pemerintah lewat Komnasham dengan menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH). Keluarnya surat ini adalah tindak lanjut dari pertemuan anak-cucu PKI sekitar 5 tahun lalu di Madiun, tepatnya di kediaman Sukat yang merupakan pecatan polisi. “Yang membuka acaranya, Komisioner Komnasham saat itu, Nur Khoiron. Saya hadir juga di situ dengan maksud ingin membubarkan,” paparnya. ILMI