Mantan Bupati Lamongan Masfuk menyampaikan, penanaman literasi politik kepada masyarakat itu sangat penting. Karena sebagai subjek, masyarakat juga turut andil dalam memberikan keputusan. Kesadaran partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Sekaligus menjadi ciri khas adanya modernisasi politik yang berkelanjutan.

“literasi politik itu sangat-sangat penting dan urgen jika melihat situasi seperti sekarang. Sebab politik adalah ilmu atau cara untuk mengatur negara. Politik ini baik ilmunya maupun implementasinya menyangkut masalah kehidupan, arah berbangsa, dan bernegara. Kalau arah bangsa dan negara itu tidak mengerti maka nanti kita akan dibodohi oleh orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan pemerintahan,” jelas dia.

“Pemerintah dan penguasa merupakan produk dari partai politik. Jadi kalau ada orang berpikir politik itu tidak penting, dia tidak tahu kalau di dalamnya itu dia kena imbasnya kalau ada sesuatu yang tidak baik. Politik harus dilihat secara utuh. Jikalau ada yang mengatakan politik itu negatif, berarti dia belum melihat politik secara utuh. Jadi jangan melihat negatifnya saja. Kalau negatifnya saja, segala aspek juga ada negatifnya. Mulai dari tukang becak, guru, hingga dokter,” imbuhnya.

Dia melihat, substansi mendasar literasi politik bagi kader muda Muhammadiyah adalah pengetahuan tentang arah dan kebijakan berbangsa dan bernegara. Kemudian mereka perlu masuk di dalam bidang ini, salah satunya dengan menjadi bagian dari partai.

Jadi, tidak cukup hanya melek politik, tetapi harus juga terlibat di dalamnya. Supaya kekuasaan serta jabatan publik tidak dipegang oleh orang-orang bathil.

“Yang bahaya kalau kita kena virus, ‘sudah tidak usah ikut mengurus politik’. Justru ini yang menurut saya adalah virusnya orang di luar (kekuatan) Islam. Sekarang kita mau apa kalau negara dan arah kebijakan diurus orang lain? Negara dibawa kemana-mana, kita teriak tidak setuju,” katanya.

Tapi kita hanya absen dan melihat saja. Jadi penonton yang kalau macam-macam bisa dikenakan pasal yang aneh-aneh. Penanaman literasi politik bukan hanya tanggung jawab LHKP, tetapi juga merupakan kewajiban PCM, PDM, PWM, Pemuda Muhammadiyah, dan IMM,” ujarnya. MTN